Tanggung Jawab Kepala Daerah dalam Pembangunan Nasional
Kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia diingatkan akan peran penting mereka dalam konteks pelayanan publik yang lebih luas, yang meliputi aspek geopolitik dan geostrategi nasional. Peringatan ini disampaikan oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk Freidrich Paulus, dalam sebuah acara Retret Kepala Daerah Gelombang II yang diselenggarakan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat.
Keselarasan Kebijakan untuk Pembangunan yang Efektif
Lodewijk menekankan pentingnya keselarasan antara kebijakan daerah dengan visi dan misi Presiden Republik Indonesia. Menurutnya, untuk memastikan arah pembangunan nasional berjalan dengan efektif dan tidak saling tumpang tindih, semua kebijakan yang diambil oleh kepala daerah perlu selaras dengan kebijakan pusat.
“Semua harus in line. Supaya kebijakan pusat itu mengalir tegak lurus dari kabupaten, kota, provinsi, hingga ke Presiden. Jika ini sinkron, maka hasilnya akan maksimal dan saling mendukung,” ujarnya dengan tegas.
Target Pertumbuhan Ekonomi yang Ambisius
Pemerintah pusat menetapkan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. Namun, Lodewijk mengingatkan bahwa pencapaian target ambisius ini tidak akan mungkin terwujud jika kepala daerah bertindak sendiri tanpa adanya koordinasi yang baik. Untuk mendukung pencapaian tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan telah membentuk sembilan desk koordinasi dan satu satuan tugas yang bertugas untuk memperkuat kerja sama antara pusat dan daerah.
Beberapa desk strategis yang dibentuk meliputi:
* Desk Pilkada Serentak
* Desk Perlindungan Pekerja Migran
* Desk Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)
* Desk Pemberantasan Narkoba dan Judi Daring
* Desk Pencegahan Korupsi dan Tata Kelola Pemerintahan
* Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data Pribadi
“Jika daerah dapat meningkatkan investasi, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga akan meningkat. Ini harus menjadi fokus utama,” tambah Lodewijk.
Pendekatan Hak Asasi Manusia dalam Kebijakan Daerah
Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan, juga menggarisbawahi pentingnya memasukkan perspektif hak asasi manusia (HAM) dalam setiap kebijakan yang diambil oleh kepala daerah. Otto menekankan bahwa setiap kebijakan, peraturan daerah, dan keputusan yang diambil harus mengutamakan nilai-nilai HAM.
“Ini bukan hanya pilihan, tetapi merupakan kewajiban,” tegasnya. Ia juga menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menunjukkan perhatian yang besar terhadap isu-isu hak asasi manusia, yang salah satunya ditunjukkan melalui pembentukan Kementerian HAM dalam Kabinet Merah Putih. “Ini adalah bentuk penghormatan Presiden terhadap hak-hak dasar warga negara. Pemerintah daerah perlu mendukung ini dengan serius,” lanjut Otto.
Sinergi Antara Pusat dan Daerah
Kedua wakil menteri sepakat bahwa di era saat ini, tidak ada lagi tempat bagi ego sektoral atau tindakan yang tidak terkoordinasi. Kepala daerah harus menjadi garda terdepan dalam mendukung agenda nasional, termasuk dalam pertumbuhan ekonomi, perlindungan masyarakat, dan penegakan keadilan.
Dengan adanya keselarasan antara pusat dan daerah, Indonesia diharapkan dapat lebih cepat mencapai tujuan besarnya, yaitu menjadi negara yang maju, adil, dan sejahtera. Sinergi antar pemerintah daerah dan pusat menjadi kunci dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Keberhasilan dalam pembangunan nasional sangat bergantung pada kolaborasi yang efektif dan komitmen dari seluruh elemen pemerintahan.
Dengan demikian, tanggung jawab yang diemban oleh kepala daerah tidak hanya sebatas pada pelayanan publik, tetapi juga dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan menghormati hak asasi manusia. Ini adalah tantangan besar yang harus dihadapi oleh setiap kepala daerah di seluruh Indonesia.
